TIALORAYA.id- Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Bulanan (RDGB) Juni 2026 menjadi sinyal kuat arah kebijakan moneter ke depan.
Analis Ekonomi Politik Menteng Kleb sekaligus Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi, menilai keputusan tersebut merupakan indikasi tegas bahwa Bank Indonesia sedang menjalankan strategi pertahanan rupiah secara lebih agresif.
“Jika dicermati, alasan utama yang ditekankan Bank Indonesia bukanlah lonjakan inflasi domestik, melainkan pelemahan rupiah, meningkatnya permintaan valuta asing, serta keluarnya investasi portofolio asing dari pasar keuangan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar kini menjadi prioritas utama kebijakan moneter,” ujar Kusfiardi dalam keterangannya yang terima tialoraya.id, Rabu (10/6/2026).
Menurut Kusfiardi, langkah taktis BI ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik dan pergeseran arus modal internasional menuju aset yang dianggap lebih aman.
Selain menaikkan BI Rate, Bank Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan melalui peningkatan daya tarik Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pemberian insentif biaya lindung nilai (hedging), perluasan operasi repo, serta intervensi yang lebih aktif di pasar valuta asing.
Kombinasi instrumen tersebut dinilai sebagai upaya BI untuk mengembalikan minat investor agar menempatkan dananya pada aset berdenominasi rupiah. Melalui strategi ini, BI berusaha meningkatkan daya tarik investasi domestik sekaligus meredam tekanan terhadap kurs.
Kebijakan agresif ini diproyeksikan bakal memberikan keuntungan bagi sejumlah kelompok. Investor yang memegang instrumen pendapatan tetap berpeluang menikmati imbal hasilyang lebih tinggi.
Di sisi lain, stabilitas nilai tukar yang terjaga dapat memitigasi risiko bagi pelaku usaha yang memiliki eksposur tinggi terhadap mata uang asing. Kendati berdampak positif bagi stabilitas nilai tukar, kebijakan moneter ketat ini membawa konsekuensi tersendiri bagi sektor riil.
Kenaikan suku bunga acuan berpotensi memicu kenaikan biaya kredit bagi dunia usaha dan rumah tangga. Dampak turunannya bisa berupa tertundanya ekspansi usaha, melonjaknya biaya pembiayaan investasi, hingga perlambatan konsumsi masyarakat yang ditopang oleh kredit.
“Sektor yang paling sensitif adalah perusahaan dengan tingkat utang tinggi, pelaku usaha yang bergantung pada pembiayaan bank, serta rumah tangga yang memiliki kredit berbunga mengambang seperti KPR dan kredit konsumsi lainnya,” katanya.
Di pasar keuangan, kenaikan BI Rate juga berpotensi memberikan tekanan jangka pendek terhadap pasar saham karena meningkatnya tingkat imbal hasil instrumen pendapatan tetap dan naiknya biaya modal. Namun, apabila kebijakan tersebut berhasil menstabilkan rupiah dan mengurangi risiko makroekonomi, dampak negatif terhadap pasar saham dapat berkurang dalam jangka menengah.
Lebih lanjut, Kusfiardi melihat adanya perubahan pendekatan dalam pengelolaan kebijakan moneter Indonesia. Di satu sisi, BI mengambil sikap lebih ketat melalui kenaikan suku bunga. Namun di sisi lain, BI tetap menjaga likuiditas perbankan melalui instrumen repo dan target pertumbuhan uang primer yang tetap ekspansif.
“Ini menunjukkan BI tidak ingin mengorbankan stabilitas sistem keuangan dan penyaluran kredit hanya demi mempertahankan nilai tukar. Strategi yang ditempuh adalah suku bunga lebih tinggi, tetapi likuiditas tetap dijaga. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan kebutuhan menjaga rupiah dengan kebutuhan mendukung aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Menurut Kusfiardi, pesan utama yang dapat dibaca pasar dari keputusan RDGB Juni 2026 adalah bahwa tekanan terhadap rupiah dinilai cukup serius sehingga memerlukan respons kebijakan yang lebih kuat. Apabila tekanan eksternal berlanjut dan arus modal keluar belum mereda, ruang untuk pengetatan moneter tambahan masih terbuka pada periode mendatang.
“Pasar perlu memahami bahwa keputusan ini bukan sekadar kenaikan suku bunga biasa. Ini adalah sinyal bahwa Bank Indonesia sedang mempertahankan stabilitas rupiah sebagai fondasi utama stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” tutupnya
